Sergai, harian24news.id – Belakangan ini bukan sekedar heboh soal pemberitaan warga kurang mampu (miskin) yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai tidak memperoleh bantuan sosial (Bansos) seperti PKH (Program Harapan Keluarga),BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Lansia,( Lanjut usia), BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran),BLT (Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PIP (Program Indonesia Pintar) bagi siswa, belakangan ini menjadi viral di berbagai media online dan media sosial.
Permasalahan tersebut menjadi perbincangan hangat bagi berbagai kalangan lapisan masyarakat luas di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, terutama menyangkut warga miskin yang masih hidup dibilang oleh pihak pemerintah desa, dinas sosial dan dinas dukcapil Sergai sudah meninggal dunia.
Tak kalah viral nya lagi di Sergai ini, kehebohan menyangkut warga yang berekonomi mapan menerima Bantuan sosial, namun orang yang mapan tersebut dinilai tidak punya malu mengaku miskin itu malah dibiarkan oleh pemerintah pusat, propinsi ,daerah hingga desa tanpa ada sanksi.
Semestinya diberikan sanksi sebagai efek jera dan dipublikasikan ke publik agar tidak ada lagi muncul orang mampu menerima Bansos.
Nah, belakangan ini juga kembali masyarakat heboh dengan pemberitaan terkait kondisi jalan rusak di desa yang sudah puluhan tidak tersentuh perbaikan, dan juga menjadi topik pembicaraan hangat bagi berbagai kalangan masyarakat di daerah ini.
Tak kalah menarik nya lagi, munculnya pemberitaan keluh kesah dari warga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan belum pernah pula menerima bantuan, sehingga permasalahan ini spontan viral di berbagai media online dan media sosial.
Ternyata viral nya pemberitaan soal Bansos dan jalan rusak di desa menimbulkan gerah bagi sejumlah kepala desa yang bertugas di Kecamatan Sei Rampah,Teluk Mengkudu dan Sei Bamban. Mereka (kepala desa) mohon identitasnya tidak disebutkan pada Minggu (25/5/2025), menuturkan, jika berani coba kritik menyangkut pengadaan sepeda motor NMAX yang dibeli dengan membebani dana APBD tahun 2025, lebih kurang Rp.6 Miliyar, yang dinilai melawan instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2025, tentang melakukan penghematan anggaran bagi semua pejabat di tingkat pemerintah pusat hingga daerah.
“Soroti juga soal sepeda listrik yang disebut-sebut berasal dari orang nomer satu di Propinsi Sumatera Utara. Jelas ini menimbulkan pertanyaan besar bagi semua para kepala desa yang tidak menerima bantuan sepeda motor, ada apa ini, hadiah apa ini ,kok diberikan cuma 181 orang saja dan terkesan pilih kasih.
Apa sih urgensi nya saat ini bagi pemerintah Sergai yang telah mengeluarkan dana sebesar Rp 6 Miliyar lebih melalui pos anggaran Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sergai tahun 2025 untuk pembelian sepeda motor metic tersebut.”
Kalau mau jujur, apa sih urgensinya (penting) saat ini bagi kepala desa,apa yang mendesak untuk dikerjakan kepala desa harus mempergunakan sepeda motor dan sepeda listrik.
“Jika hanya dalih untuk meningkatkan pungutan PBB (Pajak Bumi Bangunan), mobil dari Bapenda Sergai itu sudah berkeliling di setiap kecamatan menunggu warga membayar segala jenis pajak dan retribusi. Jadi untuk buat apa sepeda motor NMAX dan Sepeda motor listrik bagi kepala desa tersebut.”
Jangan dalih yang tidak masuk akal tersebut disampaikan ke publik, masyarakat saat ini sudah cerdas. Jangan dalih meningkatkan kinerja para kepala desa, tapi kita menduga itu untuk seperti menepati janji politik tahun 2024 yang lalu. Alasan kuat itu bergulir ke kalangan masyarakat, sebab kepala desa yang terima sepeda motor tersebut adalah kepala desa yang berhasil meraih suara 90 persen dari suara yang sah.
Sebab, bagi kepala desa yang tidak berhasil meraih target yang ditentukan maka tidak ada jatahnya dengan dalih anggaran tidak cukup tahun 2025 untuk dibelikan semua dan tunggu aja pada tahun 2026.
Uang sebesar Rp.6 Miliyar lebih itu dana berasal dari pembayaran pajak dan retribusi masyarakat Sergai itu bukan kecil jumlah nya dan mestinya sebut oknum-oknum yang tidak dapat jatah sepeda motor, digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Jika pemerintah di daerah ini ingin berhasil membangun perekonomian masyarakat dari tingkat desa, maka mari sama-sama kita benahi dan perbaiki dengan niat menjalankan amanah dari rakyat, jangan hanya di bawah saja jadi kambing hitam. Begitulah nada yang keluar dari mulut oknum – oknum kades yang kecewa terhadap pembelian NMAX dan pemberian sepeda listrik.
Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Sergai Drs.Fajar Simbolon,M.Si yang dikonfirmasi wartawan via WhatsApp,Minggu (25/5/2025) sekira pukul 11.30 WIB, hingga pukul 15.54 WIB, terkait apa urgensinya Pemkab Sergai belikan 181 unit Sepeda Motor NMAX untuk kepala desa dan apa benar sepeda listrik diberikan cuma-cuma oleh orang nomer satu di Sumut, tidak ada jawaban. (TIM)
